Trik Memilih Instansi dalam Seleksi CPNS

Bulan Agustus ini pemerintah resmi membuka lowongan CPNS Periode I untuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA). Sebagian besar yang dibutuhkan sesuai dengan nomenklatur instansi adalah lulusan dengan menyandang gelar Sarjana Hukum. Sebagai imbas dari moratorium CPNS sejak 2015 maka tak heran bila pendaftarnya membludak tembus satu juta pelamar untuk Kemenkumham.

Lalu, bagaimanakah dengan sarjana lain yang ingin mendaftar CPNS selain Kemenkumham dan MA? Menurut infromasi yang beredar Pemerintah akan melakukan perekrutan CPNS lagi untuk periode selanjutnya, jadi setelah periode I (Kemenkumham dan MA), masih akan ada rekrutmen CPNS. Apa saja instansinya? ini masih menjadi rahasia Kementerian PAN RB selaku instansi pemerintah pemegang kebijakan perekrutan CPNS.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau instansinya lebih dari 2 dan kedengarannya adalah instansi yang prestisius dan favorit karena sering menjadi trending topic (entah karena kinerjanya atau karena sosok Menterinya), apakah harus pilih yang prestisius dan selalu jadi trending topic, atau pilih instansi yang jarang terdengar aja lah yang aman, sedikit peminatnya, pokoknya yang penting ketrima, tetapi pilihan yang ketiga ini biasanya adalah pilihan desparate bagi mereka yang sudah beberapa kali gagal mengikuti seleksi ditambah usia yang semakin bertambah, hehehe. Terlepas dari makhluk ciptaaan Tuhan yang senantiasa harus ikhlas, sabar dan bersyukur, adalah ketika ikhtiar untuk mendaftar CPNS adalah adanya pilihan. Dalam ikhtiar tersebut mulai dari pilihan instansi, pilihan formasi, sampai pilihan lokasi , pilihlah dengan pertimbangan sebaik-baiknya. Dalam tulisan kali ini akan dibahas mengenai pilihan instansi yang seperti apakah sebaiknya yang akan dipilih dalam pendaftaran CPNS, beberapa diantaranya adalah karena :

1. Motivasi. Dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kampus/sekolah, rasa bosan dan jenuh sering sekali datang, kinerja yang dilakukan tiap tahun hampir selalu sama, ada perjalanan dinas, ada laporan tri wulan, laporan semester hingga LAKIP. Sekitar dua tahun saja bekerja pasti sudah hafal ritmenya, sehingga motivasi dalam bekerja sangat penting. Saat mendaftar dulu ingat apa yang akan didapat dalam bekerja? Selain hak-hak yang diterima sebagai PNS, jaminan uang pensiun dan rasa aman karena tidak akan ada pecat memecat secara sepihak dan ketat, apakah motivasi menjadi PNS itu karena ilmu? uang? karir? jodoh? pengembangan diri? atau yang lain. Tidak banyak instansi yang mampu memberikan 5 hal tersebut secara lengkap, karena ada beberapa K/L yang banyak memberikan ilmu tetapi anggarannya sangat sedikit, sehingga take home pay antara PNS di K/L A berbeda dengan K/L B misalnya. Atau ada K/L yang banyak banget anggarannya, setiap melangkah kemana selalu didukung dengan anggaran, tetapi ilmunya tidak ada, hanya jadi tukang stempel aja misalnya. Ada lagi K/L yang mempunyai struktur organisasi yang gemuk tetapi pegawainya terbatas, sehingga karir sangat mudah dipetakan, tetapi tidak memiliki anggaran yang banyak bahkan sekedar ijin melanjutkan sekolahpun dipersulit. Atau K/L yang memiliki organisasi besar, ada perwakilan di daerah masing-masing perwakilan memiliki struktur organisasi sendiri, bahkan masing-masing unit tidak saling kenal, bisa saja dimungkinkan ketemu jodoh yang ternyata berasal dari instansi yang sama tapi tidak pernah saling kenal sebelumnya. Bahkan ada juga K/L yang punya budaya sekolah ke luar negeri atau dalam negeri untuk SDM nya, biarpun tidak ada anggaran untuk beasiswa tetapi selalu mendorong pegawainya untuk mengembangkan diri. Tiap K/L punya ciri khas masing-masing, Jadi pilihlah K/L yang benar-benar sesuai dengan motivasi.
2. Nomenklatur Kelembagaan berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi, dan Anggarannya juga. Kenapa anggaran harus disebut berulang? Ya karena dalam bekerja, semua tergantung pada anggarannya. K/L teknis tidak sama dengan K/L koordinator atau K/L Ad Hoc, selain tugas pokok dan fungsinya berbeda, anggarannya juga berbeda. Sehingga tidak mungkin membandingkan kinerja K/L teknis dengan K/L koordinator atau dengan K/L Ad Hoc. 
3. Kantor Perwakilan. Instansi yang memiliki kantor perwakilan baik di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ataupun perwakilan di luar negeri, atau instansi yang memiliki partner di daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah instansi yang besar, memiliki SDM yang banyak, jumlah pekerjaan dan karir yang banyak, dan mudah untuk melakukan mutasi.
4. Lokasi Kantor Pusat. Kemegahan gedung sebuah instansi itu berpengaruh pada rasa percaya diri pegawainya. Kalau memiliki kantor yang besar, modern, sarana prasarana yang lengkap, dukungan teknologi yang memadai, keamanan yang representatif dan lapangan parkir yang luas sudah bisa dijamin pasti pegawainya juga bahagia sejahtera.                                     
5. Jangan Sepelekan K/L tidak terkenal. Yuuup, ketika ada pilihan instansi misal Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), pasti pilihan favorit adalah Kementerian ESDM atau Kementerian PUPR. Padahal semua instansi pemerintah selalu memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang banyak menjadi sorotan KPK ini merupakan unit khusus di bawah K/L atau Pemerintah Daerah, dengan pengurus yang harus memiliki sertifikat khusus dari LKPP, Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dibuat oleh LKPP, maka dibanding semua K/L pemerintah yang ada,  yang lebih punya power adalah LKPP, karena LKPP memiliki kebijakan yang komprehensif yang dipedomani oleh seluruh instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa.